Home > Perpanjangan STNK

 
 

Perpanjangan STNK

BIRO JASA STNK

CV. KEMIT JAYA

Jl. Delman utama no. 53 Kebayoran Lama Utara

Jakarta Selatan 12240

Telp. 021 2930 6662

Whatsapp: 0813 8509 6456

E-mail: kemit.jaya@gmail.com

 

PENGERTIAN STNK DAN TNKB

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.

STNK wajib dibawa atau selalu melekat dengan kendaraan saat kendaraan bermotor digunakan/dioperasikan di jalan dan masa berlakunya masih berlaku.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.

Pada masyarakat kita TNKB lebih dikenal dengan sebutan Pelat Nomor. TNKB harus selalu terpasang sesuai ketentuan pada sisi depan dan belakang kendaraan bermotor.

2. Peraturan yang mengatur tentang STNK dan TNKB untuk kendaraan 

     bermotor diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik

.   Indonesia,   antara lain:

 a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

     Lintas Dan Angkutan Jalan

 Pasal 64  ayat (1) dan (2)

(1)       Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.

(2)       Registrasi meliputi:

            a. registrasi Kendaraan Bermotor baru;

            b. registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor   dan

                pemilik;

            c. registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor;

            d. registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 65 

 (1)       Regristrasi kendaraan bermotor baru sebagaimana dimaksud

            dalam pasal 64

             ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

  1. regristrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya;
  2. penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
  3. penerbitan STNK dan TNKB.

(2)     Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah di regristrasi pemilik

         diberi BPKB, STNK dan TNKB

 Pasal 66

Regristrasi dan identifikasi kendaraan bermotor untuk pertama kali harus memenuhi persyaratan :

  1. memiliki sertifikat regristrasi uji tipe;
  2. memiliki bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah;
  3. memiliki hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor

Pasal 67 :

(1)   Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak

       kendaraan bermotor dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana

       Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan secara

       terintegrasi dan terkoordinasi dalam Sistem Administrasi Manunggal

       Satu Atap (Samsat)

(2)  Sarana dan prasarana  penyelenggaraan Samsat disediakan oleh

       Pemerintah Daerah.

(3)  Mekanisme penyelenggaraan Samsat dikoordinasikan olehPolri

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai  persyaratan dan prosedur serta

       pelaksanaan   Samsat diatur dengan  Peraturan Presiden.

Pasal 68

(1)   Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib               

       dilengkapi dengan STNK dan TNKB.

(2)  STNK memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik,  

       nomor registrasi kendaraan bermotor dan masa berlaku.

(3)  TNKB memuat kode wilayah, nomor registrasi dan masa berlaku.

(4)  TNKB harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna  

       dan tata cara pemasangan.

(5)  Dapat dikeluarkan STNK dan TNKB Kendaraan Bermotor Khusus

      dan/atau TNKB Rahasia.

 

Pasal 70 ayat (2) dan (3) 

(2) STNK dan TNKB berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus dimintakan

      pengesahan setiap tahun.

(3)  Sebelum berakhirnya jangka waktu 5 (lima) tahun STNK dan TNKB

      wajib diajukan permohonan perpanjangan

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi  Kendaraan Bermotor

 

Pasal  78

 (1) Registrasi dan identifikasi pengoperasian Ranmor dilakukan dengan

       menerbitkan STNK untuk:

  1. Ranmor baru (CKD,CBU, Kedutaan dan Lembaga Internasional)
  2. Regident Ranmor pertama kali (hasil lelang Ranmor dinas TNI/Polri; dan hasil lelang temuan Direktorat Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, atau Polri;
  3. perubahan identitas Ranmor berupa penggantian bentuk, warna, mesin, nomor registrasi, dan fungsi; dan perubahan pemilik Ranmor berupa penggantian nama dan alamat identitas pemilik.
  4. pemindahtanganan kepemilikan Ranmor;
  5. penggantian STNK karena rusak atau hilang;
  6. pengesahan dan/atau perpanjangan.

(2)       Penerbitan dan penggantian STNK sebagaimana dimaksud pada

          ayat (1) dipungut biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

          undangan, kecuali pengesahan STNK.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan  Negara Bukan Pajak (PNBP Polri) mengatur tentang Biaya Penerbitan STNK dan TNKB.

 Besaran biaya Penerbitan STNK :

  1. Untuk Roda 2/Roda 3 adalah Rp. 100.000,-

       2.  Untuk Roda 4/Lebih    adalah Rp.200.000,-

Besaran biaya Penerbitan TNKB :

  1. Untuk Roda 2/Roda 3 adalah Rp. 50.000,-
  2. Untuk Roda 4/Lebih adalah Rp. 100.000,-
  3.  

 d. Instruksi Bersama (INBERS) Tiga Menteri ( Menteri Pertahanan

Keamanan, Menteri Dalam Negeri  dan Menteri Keuangan ):

Nomor  INS/03/M/X/1999

Nomor : 29 Tahun 1999

Nomor : 6/IMK.014/1999

Tentang Pelaksanaan Samsat Dalam Penerbitan STNK, STCK, TNKB, TCKB dan Pemungutan Pajak Ranmor, Bea Balik Nama Ranmor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu LIntas Jalan ( SWDKLLJ)

e. Surat Keputusan Bersama antara Kapolri, Dirjen PUOD dan Direktur

      Utama PT. Jasa Raharja (Persero):

            Nomor Skep/06/X/1999

            Nomor 973 – 1228

            Nomor Skep/02/X/1999

Tentang Pedoman Tata Laksana Samsat Dalam Penerbitan STNK, STCK, TNKB, TCKB dan Pemungutan Pajak Ranmor, Bea Balik Nama Ranmor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu LIntas Jalan ( SWDKLLJ).

Surat Keputusan Bersama ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Bersama tahun 1999.

3. Persyaratan untuk memperoleh STNK dan TNKB yang diatur dalam

    Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi

    Kendaraan Bermotor

 

Syarat-syarat perpanjangan stnk 2018

a.  Pengesahan STNK

STNK harus dilakukan pengesahan setiap tahun oleh Polri, bersamaan dengan pembayaran pajak tahunan dan pembayaran SWDKLLJ di Samsat.  Persyaratan sebagai berikut :

     

1)          Mengisi formulir permohonan;

2)          Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:

a)          Untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan   surat

             kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan oleh          

            orang lain;

b)          Untuk badan hukum, terdiri atas:

(1)        Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop      surat badan

            hukum     dan ditandatangani oleh    pimpinan serta stempel cap

            badan hukum yang       bersangkutan;

(2)        Foto copy KTP yang diberi kuasa;

(3)        Surat keterangan domisili;

(4)        SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.

 

c)         Untuk instansi pemerintah, terdiri atas:

(1)        Surat kuasa bermaterai cukup,     menggunakan kop surat instansi

            pemerintah dan ditandatangani oleh            pimpinan serta stempel

            /cap instansi    yang  bersangkutan.

(2)        Melampirkan fotokopi KTP yang diberi    kuasa.

3)          STNK;

4)          Keterangan buka blokir dalam hal STNK berada dalam status

             blokir.

 g.        Masa berlaku STNK selama 5 tahun, sebelum jatuh tempo/habis

            masa berlakunya wajib dilakukan perpanjangan dan sekaligus

            penggantian TNKB di Samsat. 

 

Persyaratan perpanjangan STNK

1)         Mengisi formulir permohonan;

2)         Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:

a)         Untuk perorangan, terdiri atas:

(1)        Kartu Tanda Penduduk;

(2)        surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan    oleh orang

            lain;

b)         Untuk badan hukum, terdiri atas:

(1)        Surat kuasa bermaterai cukup,     menggunakan kop surat badan

            hukum   dan ditandatangani oleh    pimpinan serta stempel cap

            badan hukum yang  bersangkutan;

(2)        Foto copy KTP yang diberi kuasa;

(3)        Surat keterangan domisili;

(4)        SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.

c)          Untuk instansi pemerintah, terdiri atas:

      (1)      urat kuasa bermaterai cukup,        menggunakan kop                   

                 surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh

                 pimpinan serta stempel /cap instansi yang  bersangkutan;

      (2)       Melampirkan foto copy KTP yang diberi kuasa.

                        3)         STNK;

                        4)         BPKB dan foto copy BPKB atau dalam hal BPKB

                                    dijadikan  jaminan  bank, harus disertakan  surat

                                    bukti pengagunan BPKB dan/surat  keterangan

                                    bermaterai cukup dari kreditur;

                        5)         Keterangan buka blokir dalam hal STNK

                                    berada dalam status blokir;

                        6)         Hasil pemeriksaan cek fisik ranmor.

 

Persyaratan penerbitan atau untuk memperoleh  STNK dan TNKB ranmor baru  CBU (Completely Built Up), CKD (Completely Knocked Down), kedutaan  dan lembaga internasional.

Persyaratan penerbitan atau untuk memperoleh  STNK dan TNKB ranmor baru  CBU (Completely Built Up), CKD (Completely Knocked Down), kedutaan  dan lembaga internasional.

      1)        Mengisi formulir permohonan;

      2)        Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:

            a)  Untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan

                 surat kuasa

                 bermaterai cukup bagi yang diwakilkan oleh     orang lain;

            b)  Untuk badan hukum, terdiri atas:

                (1) Surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop   

                     surat   badan hukum dan ditandatangani

                     oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum

                     yang  bersangkutan;

                        (2)       Foto copy KTP yang diberi kuasa;

                        (3)       Surat keterangan domisili;

                        (4)       SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.

3)         Untuk instansi pemerintah, terdiri atas:

            a)   Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat      

                  instansi pemerintah dan ditandatangani oleh      pimpinan   

                  serta stempel /cap instansi yang bersangkutan.

            b)    Melampirkan foto copy KTP yang diberi kuasa.

4)         Melampirkan faktur  pembelian;

5)         Tanda bukti pendaftaran BPKB.


 b. Persyaratan penerbitan atau untuk memperoleh  STNK dan TNKB pertama kali dari hasil lelang ranmor dinas TNI/Polri, temuan Direktorat Bea dan Cukai Kemenkeu atau Polri (temuan yang dimaksud di sini adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 271 UU Nomor 22 Tahun 2009).

1)          Mengisi formulir perdaftaran;

2)          Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:

            a)         Untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan

                        surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan oleh    

                        orang lain;

            b)         Untuk badan hukum, terdiri atas:

                        (1)       Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop   

                                   surat badan hukum         dan ditandatangani oleh

                                   pimpinan serta stempel cap badan hukum yang  

                                   bersangkutan;

                        (2)       Foto copy KTP yang diberi kuasa;

                        (3)       Surat keterangan domisili;

                        (4)       SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.

3)         Untuk instansi pemerintah, terdiri atas:

            a)         Surat kuasa bermaterai cukup,     menggunakan

                        kop surat    instansi             pemerintah dan ditandatangani

                        oleh pimpinan serta stempel /cap instansi    yang bersangkutan.

            b)         Melampirkan foto copy KTP yang diberi kuasa.

4)         Melampirkan foto copy risalah lelang;

5)         Tanda bukti pendaftaran BPKB.

 

 

4. Prosedur pengurusan STNK dan TNKB.

    Prosedur pengurusan STNK dan TNKB dilaksanakan di Samsat, melalui

    Kelompok Kerja:

  1. Pendaftaran, pendataan dan verifikasi;
  2. Penetapan;
  3. Pembayaran;
  4. Pencetakan dan pengesahan;
  5. Penyerahan;
  6. Pengarsipan.

1)    Pemilik/pemohon dengan persyaratan lengkap menyerahkan berkas

       permohonan

       kepada petugas       kelompok kerja /loket     pendaftaran di Samsat.

 2)   Petugas melakukan :

            a) Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan dengan cara

                pencocokan dan penelitian dokumen persyaratan dengan yang

                tercantum

                dalam formulir dan/atau ke instansi penerbit dokumen persyaratan;

            b)  Pemasukan data identitas pemilik dan ranmor ke dalam pangkalan

                 data;

            c) Pengecekan silang data dengan data regident   kepemilika ranmor

                secara  on-line;

            d)  Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsah

                 an dokumen persyaratan petugas harus memberitahukan kepada

                 pemohon untuk dilengkapi;

            e)  Dalam hal dokumen sudah lengkap dan sah, petugas memberikan

                 tanda bukti pendaftaran kepada pemohon dan petugas

                 harus melanjutkan  proses permohonan.

 3)  Pemohon menunggu panggilan dari petugas kasir untuk membayar

      biaya PNBP STNK dan TNKB, pajak kendaraan, bea balik nama kendaraan

      dan SWDKLLJ, sejumlah yang tertera pada notice pajak.

 4)  Jika telah dibayar petugas melanjutkan proses permohonan 

        untuk mencetak SKPD, STNK dan TNKB kecuali pengesahan STNK

.       (STNK dan TNKB tidak dicetak).                

  5)  Petugas kelompok kerja Penyerahan, memanggil pemohon untuk menerima

       STNK, SKPD dan TNKB, dan pemohon menandatangani buku register

       penerimaan /penyerahan.

Syarat-syarat balik nama dan perpaanjangan stnk 2018

 

 

Title website anda

Pilihan Bahasa
KUNJUNGAN KE WEB INI